Hapus identitas Islam
Dalam penjajahan ini, rezim kolonial Prancis merusak kebudayaan tradisional Muslim Aljazair yang telah ada sejak kedatangan Islam di Afrika Utara. Muslim Aljazair saat itu tidak bisa menggelar pertemuan publik, membawa senjata api, atau meninggalkan rumah atau desa mereka tanpa izin. Untuk bisa beraktivitas secara normal, warga Aljazair harus menjadi warga negara Prancis dengan hak penuh dan harus meninggalkan ajaran Islam. Badan Amal Islam dianggap sebagai milik pemerintah dan disita.
Prancis juga menganggap sekolah Alquran tradisional membahayakan sehingga ditutup. Mereka mengganti sekolah berbasis Islam menjadi sekolah Prancis dengan sistem pembelajaran berbahasa Prancis dan mengajarkan tentang kebudayaan Prancis.
Bahasa Arab juga diupayakan dihapus sebagai bahasa resmi yang digunakan masyarakat Berber. Warga Aljazair diperintahkan menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari.
Tahan puluhan tengkorak
Pada 1847, Prancis membuat peraturan code de i'indengenat, yang memakan banyak korban dari umat Islam. Hukuman ini diberlakukan karena Prancis menilai banyak masyarakat Muslim yang tidak patuh dengan melakukan pengkhianatan terhadap Prancis.
Salah satu tokoh yang terkenal menggaungkan perlawanan terhadap Prancis yaitu Abdul Qadir al-Jaza'iri. Maka Aljazair dikenal sebagai negeri seribu syahid karena ribuan orang tewas saat berupaya mempertahankan agama dan identitas mereka pada masa penjajahan Prancis.
Prancis sempat membawa puluhan tengkorak pejuang Aljazair anti-kolonial untuk disimpan di Museum Manusia di Paris. Aljazair pun pada 2011 meminta agar tengkorak tersebut dikembalikan untuk dimakamkan dengan layak, tetapi, Prancis menolaknya.
Di masa Presiden Emmanuel Macron, 24 tengkorak pejuang Aljazair dikembalikan, meski terbilang telat selama bertahun-tahun. Salah satu tengkorak adalah seorang pemimpin perlawanan bernama Syeikh Bouzian yang ditembak dan dipenggal Prancis.
Pengembalian itu baru dilakukan pada awal Juli 2020 lalu. Presiden Aljazair saat ini, Abdelmadjid Tebboune menyampaikan, para pejuang ini telah kehilangan hak asasi mereka selama lebih dari 170 tahun untuk dikuburkan secara layak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
