Demikian juga bai'at-bai'at yang diberikan kepada para khulafaurrasyidin setelahnya, semua adalah janji dari para shahabat untuk mendengar dan taat. Bukan sumpah jabatan.

Sumpah jabatan barangkali terjadi dalam pidato sambutan para khalifah setelah dibai'at. Misalnya, pidato Umar bin Al-Khattab sesat setelah menerima janji setia dari para shahabat. Beliau meminta agar para shahabat menegur dan meluruskan dirinya bila melakukan kesalahan.

Namun demikian, ia menerangkan, seandainya tidak ada contoh sumpah jabatan di dalam sirah nabawiyah di masa lalu, bukan berarti hal itu tidak boleh dikerjakan. Di masa sekarang ini, bisa saja dibuat mekanisme khusus untuk memberikan ketaatan kepada pemimpin yang diangkat, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

"Kira-kira semacam kontrak politik yang sering kita kenal dewasa ini. Seorang calon pemimpin yang akan diangkat bernegosiasi dengan beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan. Dukungan itu tentu saja tidak merupakan cek kosong yang bisa diisi dengan apa saja. Tetapi berisi sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh si pemimpin. Bila syarat itu tidak dipenuhi, maka dukungan dan ketaatan akan dicabut," jelas Ustadz Ahmad Sarwat.

Mengenai sumpah jabatan, Ustadz Ahmad Sarwat mengatakan, hukumnya sah secara syariat, serta berguna untuk dijadikan acuan buat para pemimpin untuk berlaku amanah dan istiqaah di dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya.

Seandainya si pemimpin itu dinilai telah menyalahi apa yang telah disepakati, maka ketaatan bisa dicabut, bahkan kepemimpinannya bisa digulingkan. "Dan sejarah menggulingkan penguasa yang lalim dan keluar dari garis yang telah ditetapkan bukan hal yang asing," ujar Ustadz Ahmad Sarwat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika