Sejarah Resolusi Jihad KH Asyari Sebagai Cikal Bakal Hari Pahlawan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- 10 November 1945 menjadi hari bersejarah bagi rakyat Indonesia dan diperingati sebagai hari Pahlawan. Karena pada 10 November terjadi sebuah pertempuran besar pasca kemerdekaan Indonesia yang meletus di Surabaya.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi kondisi Indonesia masih belum stabil. Bahkan penjajah Belanda difasilitasi oleh pemerintah Inggris, berniat untuk kembali menjajah tanah pertiwi.

Baca Juga

Lalu muncul sosok KH Hasyim Asy'ari yang menjadi salah satu tokoh nasional dalam mengusir penjajah.

Dikutip dari buku “K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945” karya Mohammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat mengatakan, KH Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama kharismatik dan guru pejuang, terutama dalam berperan memajukan masyarakatnya dan membangkitkan semangat perjuangan menghadapi penjajahan kolonial Belanda dan Jepang.

KH Hasyim Asy'ari menjadi tokoh yang mencetuskan resolusi Jihad, ketika tentara Belanda yang dibawa oleh Inggris kembali tiba ke tanah air. Kedatangan tentara belanda ini, seolah mengejek Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Tentara Inggris pertama sudah mendarat di Jakarta pada akhir September 1945, yang menduduki ibukota atas nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pada pertengahan Oktober 1945, pasukan Jepang merebut kembali beberapa kota Jawa yang telah jatuh ke tangan Indonesia dan kemudian menyerahkannya kepada Inggris. Demikian juga di Surabaya, kedatangan pasukan Inggris ditunggu dengan gelisah, mereka masuk pada 25 Oktober 1945. Pemerintah Republik yang telah memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 masih menahan diri dari melakukan perlawanan.

Pendaratan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Indonesia memicu kemarahan rakyat Indonesia yang tidak rela untuk dijajah kembali oleh Belanda. Umat Islam tampil terdepan dalam perjuangan menentang pendudukan kembali Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah berperan dalam mobilisasi kekuatan rakyat, sehingga terbentuk wadah perjuangan rakyat.

Para tokoh-tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya pada 22 Oktober 1945 dan mengeluarkan "Resolusi Jihad" yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Berjuang menentang kembalinya Tentara Sekutu termasuk Belanda, dinyatakan sebagai kewajiban setiap muslim.

K.H. Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan sebuah fatwa "Resolusi Jihad" pada 22 Oktober 1945, yang isinya mewajibkan kepada seluruh umat Islam baik pria maupun wanita mengangkat senjata melawan kolonialisme dari imperialisme yang mengancam keselamatan negara Republik Indonesia.

Resolusi jihad dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945, sebelum terjadinya perang 10 November 1945 di Surabaya. Munculnya resolusi jihad tersebut dorongan dari wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kondisi penduduk Surabaya semakin menuju kepada kesatuan semangat juang pada akhir bulan September dan Oktober 1945. Para pejuang di Surabaya memiliki kesamaan pandang bahwa kemerdekaan yang baru saja diperoleh mendapat ancaman oleh Belanda yang membonceng Sekutu (Inggris). Kesamaan tekad ini yang membuat mereka terkondisikan dalam satu sikap bulat yakni akan menempuh cara apapun untuk mempertahankan kemerdekaan, walaupun secara militer kalah dari kekuatan Inggris dan Sekutu.

Resolusi jihad merupakan respon terhadap sikap pasif pemerintah dalam masa-masa transisi pendudukan Jepang kepada sekutu (Inggris). Pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif pasca proklamasi kemerdekaan, dan belum dapat mengkonsolidasikan kekuatan militer sebagaimana layaknya bangsa yang berdaulat. Namun demikian, umat Islam khususnya tokoh tokoh NU meyakini dari sudut pandang agama bahwa pemerintahan yang terbentuk hasil proklamasi 17 Agustus 194 adalah pemerintahan yang sah, dan wajib dipertahankan walaupun harus melalui konfrontasi bersenjata.