REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta agar pemerintah turut andil mengatasi gangguan layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sudah empat hari, layanan perbankan BSI mengalami gangguan, layanan transaksi melalui mobile banking belum sepenuhnya bisa diakses.

Terakhir pukul 15.50 WIB, transaksi transfer antar BSI sudah bisa dilakukan namun untuk antar bank, top up e-wallet, tabungan emas, dan lainnya masih belum pulih.

"Sudah empat hari menurut saya sangat-sangat membahayakan karena banyak orang akan terganggu kehidupannya karena tak bisa melakukan transaksi perbankan BSI," ujarnya saat dihubungi Republika, Kamis (11/5/2023).

Anwar melanjutkan, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendorong merger tiga Bank BUMN Syariah menjadi BSI, sehingga permaslaahan gangguan layanan perbankan ini tidak bisa diserahkan ke internal BSI saja. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menekankan, pemerintah harus turut serta dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi BSI.

"Kalau berlarut kepercayaan masyarakat ke BSI akan ambruk dan yang saya takutkan itu setelah selesai masalah saat ini, nasabah langsung mengambil uangnya dan terjadi rush, dalam hal ini BSI bisa bangkrut karena tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga kehadiran pemerintah sangat penting," tegasnya.

Oleh karena itu sehubungan dengan adanya peristiwa tersebut, Anwar menghimbau kepada seluruh masyarakat serta nasabah bsi pada umumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang akan bisa merugikan masa depan BSI. Karena kalau terjadi rush gara-gara masalah ini maka untuk memulihkan nama baik BSI kedepan jelas tidak mudah .

"Untuk itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya meminta pihak BSI agar bersungguh-sungguh menghadapi serangan siber ini sehingga diharapkan pelayanan kembali pulih serta dapat berjalan seperti biasa,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika