Dalam rapat Kabinet Perang pada bulan September 1917, para menteri Inggris memutuskan bahwa pandangan Presiden Amerika Serikat (AS) Thomas Woodrow Wilson harus diperoleh sebelum deklarasi apapun dibuat.

Memang benar, menurut notulensi kabinet pada tanggal 4 Oktober 1917, para menteri Inggris memanggil kembali Arthur James Balfour (Menteri Luar Negeri Inggris) yang membenarkan bahwa Thomas Woodrow Wilson sangat mendukung gerakan tersebut.

Prancis juga terlibat dan mengumumkan dukungannya terhadap Yahudi agar melakukan kolonialisasi di Palestina. Dukungan Prancis itu disampaikan sebelum dikeluarkannya Deklarasi Balfour oleh Inggris.

Sebuah surat pada bulan Mei 1917 dari Jules Cambon, seorang diplomat Prancis kepada Nahum Sokolow seorang Zionis Polandia, mengungkapkan pandangan simpatik pemerintah Prancis terhadap kolonisasi Yahudi di tanah Palestina.

"Itu akan menjadi tindakan keadilan dan reparasi untuk membantu, dengan perlindungan sekutu, dalam kebangkitan kembali kewarganegaraan Yahudi di tanah di mana bangsa Israel diasingkan berabad-abad yang lalu,” kata surat tersebut yang dipandang sebagai pendahuluan sebelum Deklarasi Balfour dikeluarkan.

Untuk diketahui, Deklarasi Balfour adalah janji publik Inggris pada tahun 1917 yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi” di Palestina.

Pernyataan atau Deklarasi Balfour tersebut disampaikan dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu yakni Arthur James Balfour yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris.

Deklarasi Balfour dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan termasuk dalam ketentuan Mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kesultanan Ottoman.

Apa yang disebut Sistem Mandat yang dibentuk oleh negara-negara Sekutu adalah bentuk kolonialisme dan pendudukan yang terselubung.

Sistem Mandat adalah mengalihkan kekuasaan dari wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara yang kalah dalam perang kepada pihak yang menang dalam perang. Kesultanan Ottoman kalah perang oleh Inggris, sehingga wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris.

Deklarasi Balfour yang mendukung pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina telah mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Palestina. Selama periode ini, imigrasi Yahudi meningkat, dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina tumbuh. 

Dampak Deklarasi Balfour

Deklarasi Balfour secara luas dipandang sebagai sumber atau awal mula terjadinya peristiwa Nakba Palestina tahun 1948. Nakba adalah sebutan warga Palestina terhadap peristiwa terusirnya sekitar 750.000 orang Arab Palestina tahun 1948 oleh Zionis Israel yang merebut tanah Palestina. Kelompok bersenjata Zionis Israel yang dilatih oleh Inggris secara paksa mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina dari Tanah Air mereka.

Meskipun ada beberapa oposisi dalam Kabinet Perang yang memperkirakan bahwa akan muncul konflik antara Zionis Yahudi dan penduduk asli Palestina, pemerintah Inggris tetap memilih untuk mengeluarkan Deklarasi Balfour. Dilansir dari laman Aljazeera, Ahad (25/2/2024)

Meskipun sulit untuk mengatakan bahwa perkembangan di Palestina saat ini dapat ditelusuri kembali ke Deklarasi Balfour, tidak ada keraguan bahwa Mandat Inggris menciptakan kondisi bagi minoritas Yahudi untuk mendapatkan superioritas di Palestina. Sehingga Zionis Yahudi dapat membangun negara mereka sendiri dengan mengorbankan bangsa Arab Palestina.

Ketika Inggris memutuskan untuk mengakhiri mandat mereka pada tahun 1947 dan menyerahkan permasalahan Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), orang-orang Yahudi Israel sudah memiliki tentara yang dibentuk dari kelompok paramiliter bersenjata yang dilatih dan dibentuk untuk berperang berdampingan dengan Inggris dalam Perang Dunia II.

Hal yang lebih penting lagi, Inggris mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mendirikan lembaga-lembaga yang memiliki pemerintahan sendiri, seperti Badan Yahudi untuk mempersiapkan diri mereka sendiri untuk membentuk sebuah negara. Sementara orang-orang Palestina dilarang melakukannya. Sehingga kebijakan Inggris ini membuka jalan terciptanya peristiwa Nakba tahun 1948.