Bagaimana Hukum Pinjaman Online?
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol) menetapkan ketentuan hukum dan rekomendasi untuk umat Islam.
Di antara yang melatarbelakangi ditetapkannya hukum pinjol dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2021 adalah transaksi pinjol yang selama ini dinilai efektif dari sisi pelayanan, tetapi dalam praktik dan ekosistemnya banyak menyisakan permasalahan. Masyarakat di beberapa daerah bahkan di seluruh Tanah Air mengeluhkan bahaya praktik pinjaman online yang terus menggurita.
Praktik bunga yang mencekik ditambah teror banyak dilakukan oleh pelaku usaha penyedia pinjaman online atau pinjol. Masalah yang sering muncul di tengah masyarakat pada praktik pinjol antara lain, praktik ribawi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, pihak yang meminjam (debitur) tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, pihak yang meminjamkan (kreditur) memberikan ancaman bahkan teror fisik kepada orang yang tidak bisa bayar hutang dan persoalan lainnya.
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Pinjaman Pinjol menetapkan ketentuan hukumnya sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Kedua, sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram. Ketiga, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab).
Keempat, layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Pinjol juga merekomendasikan tiga hal. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau finansial technologi peer to peer lending (Fintech Lending) yang meresahkan masyarakat.
Kedua, pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan Fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. Ketiga, umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
