REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons pernyataan cawapres 03 Mahfud MD yang menyampaikan tentang pejabat, dan menteri yang berkampanye politik menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Airlangga mengatakan, agar Mahfud terus terang saja menyebut nama pejabat, ataupun menteri yang dimaksud.
Kata Airlangga, pernyataan Mahfud itu bisa menjadi spekulasi di masyarakat mengingat banyaknya para pejabat di level kementerian yang juga berpartisipasi sebagai peserta dalam Pemilu 2024. Termasuk Mahfud MD yang juga sebagai cawapres, tetapi juga masih aktif sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
Pun Airlangga, yang juga Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Siapa? Maksudnya itu, siapa (menteri) yang menggunakan (fasilitas negara). Ini musti jelas siapanya,” kata Airlangga di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/1/2024).
Menurut Airlangga, menteri pun sebetulnya punya hak konstitusional yang sama untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum (pemilu). Pun juga presiden yang mempunyai hak untuk memiliki kecondongan politik terhadap salah-satu peserta pesta demokrasi lima tahunan itu.
Namun begitu, kata Airlangga, memang setiap pejabat, termasuk menteri aktif tak boleh menggunakan fasilitas negara dalam urusan dengan kampanye politik.
Hal tersebut, pun ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (24/1/2024). “Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa begini nggak boleh, berpolitik nggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ujar Jokowi.
“Yang penting, tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara,” sambung Jokowi.
Sebelumnya, Selasa (23/1/2024) Cawapres 03 Mahfud MD menyampaikan alasannya mengapa dirinya yang tak mengundurkan diri sebagai menko polhukam. Mahfud memastikan, dirinya yang memang bakal mundur dari kabinet Jokowi pada saat yang tepat.
Akan tetapi pilihannya sementara untuk tetap bertahan di kursi menko polhukam untuk memberikan contoh kepada para pejabat negara, pun para menteri yang terlibat sebagai peserta, maupun dalam struktur koalisi pemenangan capres-cawapres. Yaitu untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam urusan politik.
“Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah. Pihak lain nampaknya, menggunakan jabatan. Bahkan menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik malah ikut-ikut tim sukses Pilpres 2024,” begitu kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
