REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan memastikan bahwa tidak ada peredaran beras palsu yang terbuat dari plastik di wilayah provinsi paling barat Indonesia ini, sehingga masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan informasi bohong atau hoaks itu.
“Saya sampaikan isu impor beras plastik itu tidak ada. Masyarakat harap tenang untuk berbelanja beras dimana saja, sejauh ini pantauan kita tidak ada beras plastik,” kata Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra, di Banda Aceh, Senin (16/10/2023).
Ia menjelaskan, untuk angka inflasi di Aceh cenderung terkendali dalam beberapa bulan terakhir, masih di bawah inflasi nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh mengalami inflasi sebesar 1,83 persen secara year-on-year/yoy pada September 2023. Sedangkan inflasi nasional secara yoy sebesar 2,28 persen.
Memang saat ini, kata dia, harga beras sedang mengalami kenaikan, dipicu akibat kurangnya produksi beras secara nasional, yang dinilai dampak dari fenomena perubahan iklim El Nino, cuaca buruk, bencana alam, dan pengaruh lainnya.
Maka dalam upaya stabilisasi harga beras, Dinas Pangan dan Bulog Aceh terus melakukan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pedagang pengecer mitra Bulog di seluruh Aceh. Bahkan, baru-baru ini Aceh juga mendapat tambahan pasokan beras impor dari Vietnam sebanyak 6.600 ton.
“Itu beras medium, dijual murah. Ini yang menjadi andalan kita selama ini untuk menstabilkan harga beras. Alhamdulillah sudah 6.600 ton yang sudah masuk, masyarakat bisa terbantu dengan beras SPHP ini,” ujarnya.
Kepala Bulog Aceh Mukhammad Agung Aulia memastikan informasi peredaran beras plastik tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks. Karena, selama ini beras yang disalurkan Bulog ke masyarakat Aceh, baik beras impor maupun beras lokal telah mengikuti seleksi sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka dipastikan tidak ada peredaran beras yang disebut beras plastik.
“Pekan lalu kami dengan tim Satgas Pangan Polda Aceh juga sudah cek, kami konfirmasi di lapangan bahwa isu itu adalah isu yang tidak benar. Jadi masyarakat diimbau tidak terpancing untuk isu-isu yang meresahkan di masyarakat,” ujarnya.
Pada sisi lain, kata dia, Bulog terus melakukan program SPHP secara masif sebanyak 514 titik di wilayah Aceh, dalam upaya pengendalian inflasi. Selain itu, juga ikut dalam gerakan pangan murah seluruh Aceh, dengan menyalurkan minimal 2 ton beras di setiap pasar.
“Harapannya untuk menjangkau harga beras ini tidak semakin tinggi, dan juga bisa menekan inflasi di Aceh. Artinya masyarakat juga mempunyai ketersediaan jangkau pembelian beras,” ujarnya pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
