Ahad 28 May 2023 16:43 WIB

Soal Marketplace Guru, Heru Budi: Ya Bagus, Semuanya Masukin di Situ

Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut marketplace untuk guru sangat bagus dan sesuai aturan

Guru - ilustrasi. Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut marketplace untuk guru sangat bagus dan sesuai aturan
Guru - ilustrasi. Pj Gubernur DKI Heru Budi sebut marketplace untuk guru sangat bagus dan sesuai aturan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengusung rencana membuat marketplace guru yang diberlakukan pada 2024. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menanggapi hal ini dengan respon yang positif.

" Ya bagus, ya nanti kan semuanya dimasukin situ siapa yang memang guru sesuai dengan aturan, ya nggak apa-apa," kata Heru saat ditemui di Stasiun BNI City, Jakarta Pusat pada Ahad (28/5/2023).

Baca Juga

Sebelumnya diketahui, Pemerintah pusat berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pembentukan lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun selama ini dan rencananya akan diberlakukan pada 2024 mendatang.

"Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja sih yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya,” ujar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/5/2023).

Sosok pendiri Gojek tersebut menjelaskan, ada dua kriteria guru yang dapat masuk ke dalam lokapasar tersebut. Pertama, guru-guru honorer yang sudah lulus nilai ambang batas untuk menjadi calon guru ASN. Kedua, guru-guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan, yakni guru-guru baru yang sudah lulus program PPG.

“Karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Jadi, calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat,” ujar dia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai upaya tersebut justru berpotensi memicu masalah baru. “Pasti memicu masalah baru karena bukan jaminan kepastian, tapi malah diserahkan pada mekanisme pasar,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji kepada Republika, Jumat (26/5/2023).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement