REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Rusia membantah tudingan Barat yang menyebutnya bakal menyalahgunakan kepresidenannya di Dewan Keamanan PBB. Moskow mendapat jatah bergilir sebagai presiden Dewan Keamanan per 1 April lalu dan akan mengemban tugasnya selama sebulan mendatang.
“Kami tidak menyalahgunakan hak prerogatif kepresidenan. Hal pertama adalah posisi nasional. Hal kedua adalah peran kepresidenan Dewan Keamanan,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia dalam konferensi pers, Senin (3/4/2023).
Kepresidenan Dewan Keamanan PBB memberi hak prerogatif tertentu dalam hal menetapkan agenda badan tersebut. Namun sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia sudah memiliki kemampuan untuk mengadakan pertemuan darurat jika diinginkan.
Negara pemegang kursi kepresidenan juga biasanya menyelenggarakan dua atau tiga pertemuan khusus tentang topik yang dipilihnya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan memimpin salah satu dari pertemuan itu pada 24 April mendatang. Tema yang bakal dibahas Lavrov adalah tentang mempertahankan prinsip-prinsip piagam PBB.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memprotes jatah kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan PBB. Dia menilai, masih diberinya kesempatan kepada Moskow untuk memimpin Dewan Keamanan membuktikan kebangkrutan total lembaga internasional.
“Tentara Rusia membunuh seorang anak Ukraina lainnya, seorang anak laki-laki berusia lima bulan dari Avdiyivka. Dan pada saat yang sama, Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB,” kata Zelensky, Sabtu (1/4/2023) pekan lalu, dilaporkan laman Radio Free Europe.
Menurut Zelensky, mereka yang bertanggung jawab atas teror tidak boleh diizinkan memimpin badan-badan internasional. Sementara itu Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan, keketuaan Rusia di Dewan Keamanan PBB merupakan tamparan di wajah komunitas internasional.
“Saya mendesak anggota Dewan Keamanan PBB saat ini untuk menggagalkan setiap upaya Rusia untuk menyalahgunakan kepresidenannya,” kata Kuleba di akun Twitter-nya seraya menyebut Rusia sebagai “penajahat Dewan Keamanan”, dikutip laman Kyiv Post.
Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyadari bahwa kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan PBB merupakan jatah rotasi. Namun dia tetap merasa prihatin. “Seperti yang Anda ketahui, Rusia menduduki kursinya sebagai presiden Dewan Keamanan. Dimulai pada 1 April. Ini seperti lelucon April Mop,” ujar Thomas-Greenfield.
Dia berharap Moskow bisa bersikap profesional dalam kepemimpinannya. Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki turut menyuarakan keprihatinan atas kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan. “Rusia tidak dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional atau nilai-nilai PBB,” kata Kariuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
