REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Proses persidangan kasus Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya telah menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Hal ini tidak terkecuali dari keluarga korban peristiwa tersebut.
Tim Pemantau LBH Malang, Ahmad Khoirul mengungkapkan, terdapat beberapa keluarga korban yang sangat berharap bahwa tragedi tersebut dapat memberikan pelajaran yang berharga. "Terutama kepada institusi pengadilan Indonesia, institusi penegakan hukum di Indonesia," jelas Khoirul saat ditemui wartawan di Kota Malang, Senin (27/2/2023).
Tidak hanya itu, keluarga korban juga sempat membandingkan dengan tragedi pembunuhan Brigadir J. Persidangan kasus ini dapat diakses oleh publik melalui siaran langsung.
Keluarga korban menilai tindakan demikian sangat berbeda ketika persidangan tragedi Kanjuruhan dijalankan di Surabaya. Padahal jumlah korban di peristiwa ini sangat berbeda jauh, yakni 135 orang meninggal dunia.
"Jadi mengapa tidak dapat disiarkan atau diakses terbuka oleh publik terutama keluarga korban," ucapnya.
Kritikan juga ditunjukkan mengenai lokasi persidangan yang dipindahkan ke Surabaya. Hal ini jelas menimbulkan kontra bagi keluarga mengingat tragedi Kanjuruhan terjadi di Malang. Apalagi keluarga korban menjadi tidak mengetahui jalannya persidangan dengan baik.
Hal serupa juga diungkapkan Perwakilan LBH Malang, Daniel Siagian. Timnya sudah sejak awal menemukan kejanggalan dari persidangan tragedi Kanjuruhan. Hal ini terutama ketika pers tidak diperkenankan masuk untuk melaksanakan siaran langsung di lokasi sidang.
Daniel juga sempat menanyakan kepada korban yang semuanya sepakat bahwa dalam proses sidang Kanjuruhan harus terbuka untuk umum. Oleh karena itu, banyak keluarga korban yang mengeluhkan dan menginginkan agar sidang dapat diakses secara langsung.
"Karena menurut keluarga korban masalah ini masalah besar karena menyangkut ratusan nyawa. Sidang harus transparan agar semua orang tahu," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
