REPUBLIKA.CO.ID, KABUL — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan keprihatinan yang mendalam setelah Taliban menangkap para aktivis hak-hak perempuan.
Taliban bahkan mengagalkan acara gerakan hak-hak perempuan baru di Afghanistan pada Kamis (3/11) sore itu.
"Kami telah menerima laporan yang sangat mengkhawatirkan bahwa kemarin (Kamis) sore di Kabul, sejumlah pejabat keamanan de facto mengganggu konferensi pers oleh organisasi masyarakat sipil perempuan," kata juru bicara kantor Hak Asasi PBB Jeremy Laurence kepada wartawan di Jenewa.
“Seorang wanita, Zarifa Yaqobi, dan empat rekan prianya telah ditangkap di acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Wanita Afghanistan untuk Kesetaraan, dan tetap ditahan,” katanya dilansir dari Alaraby, Sabtu (5/11/2022).
"Kami prihatin dengan kesejahteraan lima orang ini dan telah mencari informasi dari pihak berwenang de facto mengenai penahanan mereka,” tambah Laurence.
Mengutip sumber anonim, Laurence mengatakan peserta wanita lain di acara tersebut ditahan selama sekitar satu jam, dan diserahkan ke badan pencarian dan telepon mereka diperiksa sebelum dibebaskan.
Seorang peserta menguatkan akun itu, mengatakan kepada AFP bahwa Yaqobi adalah penyelenggara acara yang dimaksudkan untuk "meluncurkan gerakan hak-hak perempuan baru". Sedangkan keempat pria yang ditangkap adalah saudara laki-lakinya.
“Ketika kami memulai acara, Taliban memberi tahu kami bahwa kami tidak dapat menahannya dan meminta para jurnalis yang hadir untuk pergi," kata Mandegar, seorang aktivis hak-hak perempuan yang hanya ingin memberikan nama belakangnya untuk alasan keamanan.
Setelah selesai, Taliban mengirim petugas polisi wanita untuk memeriksa seluruh isi telepon dan menghapus semua gambar acara itu. Mereka juga menghina dan mengancam sebelum kemudian mengizinkan peserta yang hadir untuk pergi satu per satu.
"Bahkan ketika Anda tidak bisa mengadakan acara kecil untuk menuntut hak asasi manusia, rasanya sangat mengecewakan," kata Mandegar.
Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban telah mengeluarkan banyak pembatasan yang mengendalikan kehidupan perempuan, menghalangi anak perempuan untuk kembali ke sekolah menengah dan melarang perempuan dari banyak pekerjaan pemerintah.
Laurence menekankan bahwa semua warga Afghanistan memiliki hak untuk berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi dan berpendapat, tanpa takut ditangkap atau diintimidasi. "Kami mendesak otoritas de facto untuk menghormati hak-hak ini," katanya.
Dia juga ingat bahwa Afghanistan adalah penandatangan Konvensi Menentang Penyiksaan dan meminta Taliban "untuk menghormati hak semua orang yang ditahan." n. Mabruroh
Sumber: alaraby
Ikuti Whatsapp Channel Republika
