Jumat 08 Apr 2022 04:55 WIB

Dukungan AS Terhadap Kebijakan India Soal Muslim Dipertanyakan

AS dinilai enggan secara terbuka mengkritik pemerintahan Narendra Modi.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Agung Sasongko
Umat ??Muslim melaksanakan salat di dalam Masjid pada hari pertama bulan puasa Ramadhan di Mumbai, India, Ahad, 3 April 2022.
Foto: AP/Rafiq Maqbool
Umat ??Muslim melaksanakan salat di dalam Masjid pada hari pertama bulan puasa Ramadhan di Mumbai, India, Ahad, 3 April 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Ilhan Omar menekan salah satu diplomat paling senior untuk Presiden AS Joe Biden pada Rabu (6/4) waktu setempat. Dia mempertanyakan dukungan pemerintah AS untuk India mengingat kampanye lama melawan minoritas Muslim di India.

Omar, yang beragama Islam, secara langsung bertanya kepada Wendy Sherman, wakil menteri luar negeri AS, soal bagaimana dukungan AS untuk pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi yang mempromosikan wilayah yang bebas dan terbuka.

Baca Juga

Omar juga mengecam sikap AS yang enggan secara terbuka mengkritik pemerintahan India yang dipimpin Narendra Modi.

"Seberapa besar pemerintahan Modi harus mengkriminalisasi tindakan menjadi Muslim di India agar kami dapat mengatakan sesuatu? Apa yang diperlukan bagi kami untuk secara lahiriah mengkritik tindakan yang dilakukan pemerintahan Modi terhadap minoritas Muslimnya?," kata Omar bertanya, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (7/4/2022).

Kemudian, Sherman menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia setuju pemerintah AS harus membela setiap agama, setiap etnis, setiap ras, setiap kualitas keragaman di dunia ini. Omar dengan cepat membalas, "Saya berharap kita berlatih berdiri tidak hanya untuk musuh kita, tetapi juga untuk sekutu kita."

"Tentu saja," kata Sherman, yang juga mencatat bahwa AS telah menyuarakan keprihatinan tentang catatan hak asasi manusia India secara langsung dengan para pejabat New Delhi.

Muslim India telah menyaksikan penurunan hak untuk mempraktikkan keyakinan mereka di bawah pemerintahan Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) sayap kanannya, menurut beberapa kelompok hak asasi internasional.

Human Rights Watch melaporkan pada tahun 2021 bahwa BJP telah menyusup ke lembaga independen, seperti polisi dan pengadilan, memberdayakan kelompok nasionalis untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang minoritas agama dengan kekebalan hukum. Juga disebutkan bahwa Modi dan BJP telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang secara sistematis mendiskriminasi umat Islam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement