Untuk menjamin ketenteraman rakyat dan stabilitas negara, dia merangkul kelompok-kelompok rajput Hindu. Pada 1579, dihapusnya aturan pajak atas kafir dzimmi. Sultan Akbar juga menjalankan sistem birokrasi yang lebih menghargai kemampuan dan prestasi individual, alih-alih identitas suku dan agama.
Maka dari itu, banyak penasihat kerajaan yang berasal dari kalangan Hindu serta non-Muslim lainnya. Kebijakannya di tengah rakyat pun sarat nilai toleransi. Misalnya, orang-orang yang berperkara akan diadili sesuai dengan kitab suci agama mereka masing-masing. Dalam masa kekuasaannya, luas wilayah Kesultanan Mughal bertambah tiga kali lipat dari semula.
Semasa hidupnya, Sultan Akbar membangun banyak infrastruktur publik yang terbuka, tanpa memandang identitas agama. Ribuan madrasah dibangun untuk anak-anak Muslim maupun non-Muslim. Pusat-pusat kerajaan berdiri di Agra, Fatehpur Sikri, dan Delhi.
Semuanya menjadi mercusuar peradaban Islam. Para sarjana dari lintas agama dan mancanegara banyak yang hijrah ke Kesultanan Mughal untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara bidang yang menjadi konsennya adalah matematika, geografi, astronomi, dan sejarah.
Sultan Akbar menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan sains. Dia memerintahkan pembangunan banyak perpustakaan di kota-kota seluruh wilayah kekuasaannya. Di Fatehpur Sikri, misalnya, sebuah perpustakaan besar dibangun khusus bagi perempuan.
Adapun perpustakaan pribadinya menyimpan lebih dari 24 ribu buku dengan rupa-rupa bahasa, antara lain Urdu, Sanskerta, Persia, Yunani, Latin, dan Arab. Dengan digaji negara, para sarjana setempat aktif menerjemahkan banyak teks dari Sanskerta, Portugis, dan lainlain ke dalam Persia, bahasa resmi Kesultanan Mughal. Di antara teks besar yang berhasil dialihbahasakan adalah epos Mahabharata dan Ramayana. Bahkan, Sultan Akbar sendiri terlibat dalam aktivitas penerjemahan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
