REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Erick Thohir mendapat tugas yang amat berat saat baru menjadi Menteri BUMN pada Oktober 2019. Erick langsung dihadapkan pada persoalan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu.
Erick menyampaikan mayoritas BUMN memang perlu mendapat pembenahan agar kembali sehat, sesuai dengan unit inti bisnisnya, dan dapat menjadi penggerak utama pembangunan bangsa Indonesia. Namun, Erick menyebut penyelesaian Jiwasraya menjadi prioritas utama yang diarahkan presiden.
"Justru ini yang harus menjadi tanggung jawab. Kasus Jiwasraya sebuah kebobrokan yang harus kita setop karena merampok pensiunan," ucap Erick.
Erick mengatakan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Jiwasraya pada awal 2020 memberikan angin segar dalam penyelesaian permasalahan yang dialami Jiwasraya. Erick menilai BPK telah menjelaskan secara gamblang terkait kasus tersebut sehingga BUMN dapat memiliki sejumlah tahapan demi memastikan pembayaran klaim nasabah.
"Kita tidak mau BUMN dianggap melarikan diri, walaupun ini (kejadian sejak) 2006, kita tidak bisa memisah-misahkan karena ini negara kita, jadi apa yang terjadi dulu dan sekarang, saya yakin pemerintah selalu mencari solusi," ujar Erick.
Erick menyampaikan pemerintahan Jokowi sendiri sedang bekerja keras, termasuk bekerja sama dengan sejumlah pihak demi penyelesaian Jiwasraya.
"Kita harus berikan solusi, bukan lempar problem. Kita harus jadi solusi maker," ucap Erick.
Erick menyampaikan sejumlah tahapan dalam menyehatkan kembali kondisi Jiwasraya antara lain dengan pembentukan holding yang diharapkan memberikan arus kas sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Selain itu, Kementerian BUMN juga mengkaji sejumlah aset potensial Jiwasraya yang bisa dilepas demi penyehatan kembali Jiwasraya.
Erick meminta semua pihak membantu upaya pemerintah menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Erick menilai aspek kepercayaan menjadi sangat penting dalam membuka masuknya investor di dalam Jiwasraya.
"Kalau kita ini sedang bilang investasi-investasi tapi di lain pihak kepercayaannya menurun. Ini sebuah kontradiksi, kita mau pertumbuhan tinggi tapi pengelolaan good corporate governance tidak ada, bagaimana publik bisa percaya," kata Erick.
Erick mengaku mendapat laporan perdagangan yang melemah di bursa karena ditengarai tidak ada kepercayaan yang berakibat investor memilih tempat lain. Oleh karena itu, Erick meminta kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan Jiwasraya mendapatkan dukungan. Kementerian BUMN, lanjut Erick, mendukung penuh sejumlah langkah yang dilakukan manajemen baru Jiwasraya dalam menyehatkan kembali kondisi perusahaan.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN bersama manajemen Jiwasraya yang baru telah melakukan upaya penyehatan perseroan dengan pembentukan anak usaha, holdingisasi asuransi, hingga penjualan aset finansial berupa saham Jiwasraya hingga mencari investor.
"Kita tidak mau lempar-lemparan, kita akan pastikan kita cari jalan, kita akan selamatkan karena ini juga kepercayaan," ucap Erick.
Erick menilai faktor kepercayaan atau trust memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim bisnis dan investasi yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
