REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar pada Rabu menyerukan keterlibatan darurat internasional untuk mengatasi badai sempurna yang memperdalam krisis Covid-19 di Myanmar karena runtuhnya sistem perawatan kesehatan.
"Ledakan kasus Covid-19, termasuk varian Delta, runtuhnya sistem perawatan kesehatan Myanmar, dan ketidakpercayaan yang mendalam dari warga Myanmar terhadap apa pun yang terkait dengan junta militer adalah faktor badai yang sempurna," kata Tom Andrews.
Menurut Andrews, mereka dapat menyebabkan hilangnya nyawa yang signifikan di Myanmar tanpa bantuan darurat oleh komunitas internasional.
Dia juga mengatakan junta harus mempertanggungjawabkan bantuan Covid-19 sebesar USD350 juta yang diberikan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada rakyat Myanmar hanya beberapa hari sebelum kudeta 1 Februari.
Andrews mengeluarkan pernyataan pada hari terakhir sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-47, yang telah mengeluarkan resolusi tentang hak-hak Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar yang diadopsi tanpa pemungutan suara.
Dewan telah mendesak Myanmar untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membalikkan dan meninggalkan kebijakan, arahan, dan praktik yang meminggirkan Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.
Tindakan itu termasuk mencegah perusakan tempat ibadah, kuburan, infrastruktur dan semua bangunan komersial atau tempat tinggal. Dalam pernyataannya, Andrews mengatakan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap manusia, dan hak itu ditolak bagi sebagian besar warga di Myanmar.
"Komunitas internasional harus bertindak," tegas dia.
Andrews mengulangi seruannya di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada 7 Juli, yang mendesak koalisi darurat bagi rakyat Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan darurat.
'Junta kekurangan sumber daya'
"Junta tidak memiliki sumber daya, kemampuan, dan legitimasi untuk mengendalikan krisis ini. Krisis di Myanmar sangat mematikan karena ketidakpercayaan yang meluas dari junta militer," ujar dia.
Andrews mengatakan masyarakat internasional harus membantu memfasilitasi badan non-junta untuk mengoordinasikan inisiatif respons Covid-19 yang mencakup program vaksinasi yang dipercaya oleh rakyat Myanmar.
Negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, badan-badan regional, dan organisasi non-pemerintah yang bersedia dan mampu harus memberikan bantuan sebelum jumlah kematian menjadi tak terhitung dan Myanmar menjadi penyebar virus mematikan ini.
Andrews menyoroti kebutuhan akut akan bantuan penyelamatan jiwa dalam jumlah yang lebih besar untuk mengobati Covid-19.
"Ada kekurangan besar dalam kapasitas termasuk dukungan oksigen untuk merawat mereka yang menderita virus. Rakyat sekarat karena kekurangan sumber daya medis dan kepercayaan," ungkap dia.
Andrews memperingatkan bahwa penghuni penjara Myanmar, termasuk ribuan tahanan politik yang telah ditahan secara sewenang-wenang sejak kudeta, berada dalam bahaya besar.
"Tahanan, terutama mereka yang memiliki kondisi mendasar, bisa melihat penahanan mereka menjadi hukuman mati," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
