REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan akan melindungi sejumlah saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asabri. LPSK meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) merekomendasikan sejumlah saksi yang memiliki keterangan penting agar mengajukan permohonan perlindungan.
"Bila dalam proses penyelidikan muncul sejumlah saksi yang bersedia menjadi saksi pelaku atau justice collaborator (JC), LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan pers, Rabu (3/2).
Hasto berharap kemunculan JC dari kasus yang sedang mendapat sorotan masyarakat itu. Dia meyakini, kasus korupsi Asabri melibatkan banyak aktor yang memiliki kekuatan besar.
Dia beranggapan demikian karena melihat nilai kerugian yang ditimbulkan dari kasus tersebut. “Tingkat ancaman jiwa untuk saksi maupun JC juga pasti sangat tinggi, di situlah LPSK akan berperan,” kata Hasto.
Hasto menerangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kejagung terkait perlindungan terhadap sejumlah saksi sambil terus memonitor perkembangan kasus dugaan korupsi PT Asabri. Dia ingin kasus tersebut dapat seluruhnya terbongkar.
“Kami memiliki concern cukup besar dalam kasus ini mengingat nilai korupsi yang sangat fantastis, kami berharap skandal ini bisa terkuak seluruhnya,” kata dia.
LPSK, kata dia, berusaha memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai undang-undang yang berlaku. Itu dilakukan karena mengingat pentingnya peran dan keterangan saksi dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana yang sedang dalam sorotan publik ini.
“Perlindungan yang dapat diberikan LPSK misalnya, mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan pendampingan hukum bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, atau hingga mendapatkan pergantian identitas," tutur Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
