REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --- Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan tentang mengapa dirinya tidak memilih kata Syuuban -sebagaimana dapat ditemukan pada Al Quran surat Al Hujurat ayat 13- maupun kata Wathaniyah sebagai  mengartikan kata bangsa dalam buku terbarunya berjudul Islam dan Kebangsaan; Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan. 

Dalam bukunya itu, Quraish Shihab memilih menulis bangsa dengan istilah ummah atau kaum. Ini pun menjadi pertanyaan Menko Polhukam Mahfud MD dalam peluncuran dan diskusi virtual buku itu pada Kamis (26/11). 

Sebab Mahfud menjelaskan Syuuban atau wathaniyah sering dikaitkan  dengan istilah bangsa. Menurut Quraish Shihab dua kata itu tidak bisa menggambarkan bangsa. Sebab itu pula banyak pakar Al Quran mengkritik terjemahan kata Syuuban pada surat al Hujurat ayat ke-13 sebagai bangsa. Sebab menurutnya Syuuban mempunyai dua pengertian yakni induk suku dan suku-suku yang berasal dari Yaman.

“Sehingga tidak wajar itu diartikan sebagai bangsa-bagnsa, apalagi istilah bangsa itu baru muncul jauh sesudah lahirnya  kehadiran islam,” jelas Quraish Shihab. 

Sementara itu Wathaniyah menurut Quraish Shihab berarti tempat atau negeri. Sebab itu istilah ukhuwah wathaniyah diartikan sebagai persaudaraan senegara. Karena itu Quraish Shihab mengatakan tanah air merupakan bagian dari kebangsaan. 

Sementara itu Mahfud MD mengapresiasi buku terbaru yang ditulis pendiri Pusat Studi Al Quran itu. Ia berpendapat buku tersebut memberikan ketenangan khususnya bagi umat Islam Indonesia karena dapat memberikan keyakinan bahwa sistem berbangsa dan bernegara yang dipilih Indonesia sudah benar dan tidak bertentangan dengan Islam. 

“Ini buku sesudah saya membaca membuat tenang orang Islam di Indonesia, kalau mau membaca dan mau memahami. Karena buku ini bisa meyakinkan kita bahwa kita ini bernegara dan berbangsa sudah benar, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ini penting karena masih sering ada kampanye bahwa Indonesia ini negara yang salah, bangsa yang salah menurut Islam. Sekurang-kurangnya kita membubarkan HTI karena beranggapan seperti itu. Dan kita membuat UU ke-Ormasan karena ada kampanye-kampanye bahwa negara berdasar negara Pancasila itu salah dan haram. ” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika