REPUBLIKA.CO.ID, Islam melarang menggambarkan secara jelas wajah dan penampakan para nabi dan rasul. Mengapa Islam melarang visualisasi para nabi dan rasul?
''Karena dikhawatirkan akan memunculkan pengultusan dan pemujaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain itu, visualisasi figur Rasulullah SAW, dikhawatirkan tidak akan mempu menggambarkan pribadi dan figur Rasulullah SAW yang sesungguhnya,'' kata pendiri Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta, Prof M Quraish Shihab, sebagaimana dikutip dari dokumentasi Harian Republika.
Menurut dia, visualisasi figur Rasulullah SAW tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan. ''Itu dasarnya. Karena bayangkan kalau digambar bisa jadi gambarnya lantas tersebar, mudah diinjak-injak orang. Bisa jadi gambar itu tidak seuai benar dengan apa yang sebenarnya. Karena itu, bisa jadi kalau difilmkan orang yang memerankan figur Nabi dalam film kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai perilaku Rasulullah SAW. Maka untuk menghindari itu semuanya, lantas dilarang gambar itu,'' kata dia.
Menurut Quraish, untuk memvisualisasikan gambar Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang baik saja dilarang, apalagi yang terjadi di media massa di Denmark dan sejumlah negara di Eropa itu justru untuk melecehkan Rasul. Ketika ditanya kenapa dalam agama Nasrani ada gambar Nabi Isa kenapa dalam Islam tidak boleh ada gambar Nabi Muhammad SAW, menurut Quraish sebenarnya dalam Islam gambar Nabi Isa pun dilarang. ''Karena kemungkinan unsur pelecehannya ada. Bukan hanya Nabi Isa tapi semua nabi-nabi tidak boleh digambar.''
Quraish menjelaskan, gambaran Rasulullah SAW sebetulnya ada dalam hadis. Dirawikan oleh banyak sahabatnya, antara lain wajahnya bulat, rambutnya hitam sampai diujung telinga, alisnya tebal, diantara alisnya ada urat yang nampak, kalau marah matanya bulat sangat hitam, hidungnya mancung, giginya rapih. Kendati begitu, visualisasi Muhammad SAW, sesuai ijtihad ulama, tetap dilarang. ''Dasar pelarangan itu adalah sadduzzaro'i, menutup kemungkinan lahirnya sesuatu yang buruk,'' tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika