REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan rekomendasi larangan mudik lebaran tahun 2020. Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menyambut baik rekomendasi Kemenhub tersebut.
"Saya kira itu memang harus demikian, karena memang berkaitan masalah virus corona ini kan sarana yang lebih efektif itu kan penyebaran antarorang," kata Syarief, Jumat (27/3).
Menurutnya peringatan larangan mudik lebaran tersebut perlu disampaikan sejak awal, sebab selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi mudik lebaran setiap tahunnya. Sehingga setelah larangan mudik tersebut disampaikan nantinya, penyebarannya diharapkan tidak meluas ke daerah lain.
"Makanya MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat fatwa tidak perlu melaksanakan (shalat) jumat, cukup melaksanakan shalat dzuhur di rumah, karena itu supaya orang tidak berkumpul. Sama juga ini (mudik), saya pikir itu memang harus tegas, tidak bisa imbauan," ujarnya.
Syarief menilai langkah yang paling efektif dilakukan untuk memutus rantai penyebara corona adalah dengan melakukan lockdown. Kalaupun tidak bisa melakukan lockdown secara total, pemerintah perlu juga melakukan lockdown terbatas.
"Tapi saya liat beberapa daerah sudah melaksanakan itu. Itu juga berarti menghambat juga untuk yang akan melakukan mudik," katanya.
Politikus Partai Nasdem itu berpandangan pemerintah perlu bekerjasama dengan berbagai sektor terkait larangan mudik lebaran tersebut. Seperti pihak angkutan umum untuk tidak mengizinkan pengoperasian angkutan umum selama pandemi Corona belum mereda. Prinsipnya, dirinya mendukung agar pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi kemenhub tersebut. "Kegiatan keagamaan saja yang wajib bisa menjadi tidak wajib, apalagi yang ini mubah," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah masih mengkaji kebijakan mudik Lebaran 2020. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan dalam pembahasan selanjutnya sudah membuat rekomendasi untuk melarang mudik Lebaran 2020.
"Eselon satu sepakat rekomendasikan larangan mudik masyarakat," kata Budi dalam video conference, Jumat (27/3).
Kemenhub sepakat untuk melarang karena jika hanya imbauan dikhawatirkan masyarakat tidak mematuhinya. Untuk itu, Budi menegaskan rekomendasi larangan mudik segera disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Lebih lanjut forumnya di Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan). Masih ada satu putaran ratas yang akan digelar untuk membahas larangan mudik," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
